Perlawanan Rakyat Indonesia terhadap Bangsa Eropa

perlawanan rakyat indonesia

1.   Perlawanan rakyat Aceh melawan Portugis
Perlawanan rakyat Aceh dipimpin oleh Sultan Mahmud, Pate Kadir, Alaudin tahun 1511–1537. Pedagang-pedagang Aceh berhasil membawa lada ke India dan Laut Merah. Beberapa kali Portugis berusaha membajak kapal-kapal Aceh, akan tetapi mengalami kegagalan. Untuk menghadapi ancaman Portugis, Aceh mengambil beberapa strategi, antara lain: Melengkapi kapal-kapal dagangnya dengan senjata dan prajurit; Meminta bantuan dari Turki; Meminta bantuan dari Jepang dan India. Pada saat pemerintahan dipegang oleh Sultan Iskandar Muda, Aceh  dapat mempertahankan diridari rongrongan Portugis.

2.   Perlawanan rakyat Ternate melawan Portugis
Monopoli rempah-rempah dan selalu mencampuri urusan internal kerajaan yang dilakukan Portugis membuat rakyat Maluku terutama Ternate semakin sengsara. Pada tahun 1530 perlawanan terhadap Portugis dipimpin oleh janda Sultan Bajangullah dan Taruwes. Rakyat Ternate melakukan pemberontakan terhadap Portugis terjadi pada tanggal 27 Mei 1531.
Tokoh lain yang melakukan pemberontakan terhadap Portugis, antara lain Sultan Tabariji dan Sultan Hairun. Namun, kedua tokoh tersebut berhasil dibunuh Portugis. Perlawanan untuk kemudian dilanjutkan oleh putera Sultan Hairun yang bernama Sultan Baabullah. Ia akhirnya berhasil mengusir Portugis dari Ternate dengan merebut benteng Sao Paolo.


3.   Perlawanan rakyat Maluku (Ternate-Tidore) melawan VOC
Di Ternate, VOC berusaha melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Hal ini mengundang reaksi dari rakyat Ternate pada khususnya dan Maluku pada umumnya. Maka muncullah pemimpin-pemimpin rakyat melawan VOC. Pada tahun 1635, rakyat Ternate melakukan perlawanan di bawah pimpinan Kakiali. Dan pada tahun 1646, di bawah pimpinan Telukabesi rakyat Ternate juga melakukan perlawanan. Namun, kedua perlawanan tersebut dapat dipadamkan VOC. Pada tahun 1650, Kaici Saidi memimpin perlawanan terhadap VOC. Namun, seperti pada perlawanan yang dilancarkan sebelumnya, perlawanan Saidi dapat ditumpas VOC.
Di Tidore, perlawanan terhadap VOC dipimpin oleh Sultan Jamaludin. Namun, pada tahun 1780, Sultan Jamaludin ditangkap dan diasingkan VOC. Sebagai gantinya, VOC mengangkat Putra Alam sebagai sultan baru di Tidore. Rakyat Tidore tidak menyukai Putra Alam karena dianggap lebih memihak VOC dan lebih menyukai Sultan Nuku (putera Sultan Jamaludin).
Pada tahun 1779, Sultan Nuku bersama Panglima Zainal Abidin mengadakan perlawanan terhadap VOC dengan siasat mengadu domba antara VOC dengan Inggris. Akhirnya, Sultan Nuku berhasil mengusir Belanda dari Tidore. Akan tetapi, setelah Sultan Nuku wafat (1805), Belanda kembali menguasai Tidore.


4.   Perlawanan Mataram melawan VOC
Pada tahun 1628 dan 1629, Sultan Agung (Raja Mataram) menyerang VOC di Batavia. Dua kali melakukan penyerangan, Sultan Agung selalu mengalami kegagalan. Serangan pertama gagal karena kekurangan makanan dan serangan kedua gagal karena adanya pengkhianatan pengikutnya di Cirebon dan adanya wabah penyakit kolera yang menyerang pasukan Sultan Agung.
Pemimpin perang pada tahun 1628 antara lain Tumengung Baurekso, Suro Agul-agul, Dipati Uposonto, dan Dipati Mandurejo. Dalam penyerangan pertama, Tumenggung Baurekso gugur dalam pertempuran. Dalam serangan kedua (1629), pasukan Mataram dipimpin oleh Dipati Puger dan Dipati Purbaya.



5.   Perlawanan Trunojoyo melawan VOC
Pengganti Sultan Agung adalah Sultan Amangkurat I, ia raja yang sewenang-wenang terhadap rakyat dan bekerja sama dengan VOC, sehingga tidak disukai rakyat. Pada tahun 1674, Trunojoyo dari Madura mengadakan perlawanan terhadap Amangkurat I yang dibantu VOC. Trunojoyo mendapat bantuan dari Panembahan Romo, Macan Wulung, dan pemuda dari Makassar yaitu Kraeng Galesung dan Mantemeramo. Trunojoyo berhasil menguasai ibukota Mataram dan Amangkurat I melarikan diri dan meminta bantuan kepada VOC. Namun, karena luka parah yang dideritanya, akhirnya Amangkurat I wafat dan digantikan Amangkurat II.
Amangkurat II yang dibantu VOC berhasil mengalahkan Trunojoyo. Akan tetapi sebagai balas jasanya, Mataram harus menyerahkan daerah Krawang, Priangan, dan Semarang kepada VOC.


6.   Perlawanan Untung Suropati melawan VOC
Untung Suropati semula budak VOC yang berasal dari Pulau Bali. Akan tetapi karena kecakapannya, ia dibebaskan dari budak dan diangkat menjadi prajurit dengan pangkat Letnan oleh VOC. Ia diberi tugas menangkap Pangeran Purbaya dari Banten. Namun, setelah Untung Suropati berhasil menangkap Pangeran Purbaya, ia tidak mau menyerahkannya kepada VOC. Ia berselisih dengan seorang prajurit VOC yang bernama Kuffeler. Dalam perselisihan itu, Untung Suropati berhasil membunuh Kuffeler. Dan mulai dari peristiwa inilah Untung Suropati menjadi musuh VOC.

Akhirnya meletuslah pertempuran antara VOC dengan pihak Untung Suropati. Dalam suatu pertempuran, Kapten Tack, salah seorang tentara VOC tewas. Selanjutnya, Untung Suropati menyingkir ke Kartasura dan mendapat perlindungan dari Amangkurat III (Sunan Mas).
Oleh karena Amangkurat III melindungi Untung Suropati, maka ia ditangkap VOC dan dibuang ke Srilanka. Akhirnya, perlawanan Untung Suropati dapat dipadamkan.




7.   Perlawanan Pangeran Mangubumi dan R.M. Said melawan VOC
Pada awalnya, R.M. Said melancarkaan pemberontakan kepada Mataram. Waktu itu yang menjadi penguasa Mataram adalah Paku Buwono II. Untuk memadamkan pemberontakan tersebut, Paku Buwono memerintah adiknya yang bernama Pangeran Mangkubumi. Paku Buwono II berjanji akan menghadiahi tanah di Sukowati bila Mangkubumi berhasil memadamkan pemberontakan tersebut.
Setelah berhasil memadamkan pemberontakan tersebut dan menunggu sampai beberapa lama, janji tersebut tidak kunjung datang, maka pada suatu sidang Mangkubumi menagih janji kepada kakaknya. Akan tetapi, Van Junhof salah seorang utusan VOC ikut campur dalam urusan tersebut. Bahkan, mempermalukan Mangkubumi di depan persidangan. Sejak itulah Mangkubumi bergabung dengan R.M. Said bersama-sama melawan Paku Buwono II yang dibantu Belanda.
Dalam suatu pertempuran antara kubu R.M Said-Mangkubumi melawan Paku Buwono II (dibantu VOC), salah seorang panglima VOC, De Klerk, tewas. Hal ini menyebabkan VOC menjadi khawatir. Oleh karena itu, VOC menyarankan untuk diadakan perjanjian perdamaian. Dan pada tahun 1755, diadakan Perjanjian Giyanti yang isinya Mataram dibagi menjadi dua, yaitu:
-     Mataram Timur diberikan kepada Paku Buwono II.
-     Mataram Barat diberikan kepada Mangkubumi yang berpusat di Yogyakarta. Mangkubumi naik tahta dan bergelar Hamengku Buwono I.
Sedangkan RM. Said melanjutkan perlawanan. Dan pada tahun 1757, diadakan Perjanjian Salatiga yang isinya bahwa Mataram Timur dibagi menjadi dua, yaitu:
-     Kasunanan diberikan kepada Paku Buwono II.
-     Mangkunegaran diberikan kepada R.M. Said bergelar Mangkunegara I.

8.   Perlawanan rakyat Makassar melawan VOC
Latar belakang rakyat Makassar melawan VOC adalah karena VOC ingin menguasai Makassar. Perlawanan ini dipimpin oleh Sultan Hasanudin. Untuk menghadapi perlawanan tersebut, Belanda menerapkan politik adu domba, yaitu dengan cara mengadu domba Sultan Hasanudin dengan Aru Palaka. Akhirnya, usaha perlawanan Hasanudin gagal dan harus menandatangani Perjanjian Bongaya (1667). Isi dari Perjanjian Bongaya antara lain: Makassar mengakui kekuasaan VOC; VOC memperoleh hak monopoli dagang di Makassar; Makassar harus melepas Bugis dan Bone; Aru Palaka menjadi Raja Bone; Makassar harus membayar biaya perang kepada VOC.


E.   Pengaruh Nilai-nilai Budaya Bangsa Barat Bagi Kehidupan Masyarakat

1.   Bidang Adat Istiadat
Adapun adat istiadat yang memengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia antara lain:
a.   Tata cara bergaul di antara anggota masyarakat yang dipertahankan pemerintah jajahan adalah cara bergaul sistem feodalisme, yaitu sistem pergaulan di dalam kerajaan. Akan tetapi, budaya barat yang berkembang sekarang justru bersifat bebas dan demokratis. Pergaulan wanita dan pria, orang tua dan muda, rakyat dan pejabat berlangsung bebas, terbuka, dan bertanggung jawab.
b.   Model pakaian barat yang diperkenalkan di Indonesia untuk lelaki berupa setelan jas yang berdasi dan bersepatu, sedangkan model pakaian untuk perempuan adalah pakaian rok dan blus serta bersepatu.
c.   Gaya pakaian pada acara perkawinan orang Eropa glamour serba gemerlapan, baik pesta, hiburan, maupun susunan acaranya.
d.   Negara asal kaum penjajah pada umumnya berbentuk kerajaan sehingga mendukung pemberian gelar kebangsawanan, untuk menunjukkan perbedaan status antara orang-orang kaya dengan masyarakat biasa. Hal ini berguna bagi pemerintah kolonial dalam upaya memecah belah masyarakat pribumi (masyarakat Indonesia).
e.   Budaya yang diwariskan bangsa Barat adalah paham rasionalisme, yaitu paham yang meyakini bahwa kebenaran sesungguhnya berasal dari pikiran dan akal manusia. Dengan demikian, orang-orang menjauhi hal-hal yang bersifat takhayul dalam memecahkan berbagai macam persoalan kehidupan.
f.    Sikap disiplin, semangat kerja yang tinggi, suka berpikir sistematis dan logis. Hal itulah sekarang ditiru oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.
g.   Sikap individual (sikap kebebasan setiap orang yang mementingkan hak perorangan).
2.   Bidang pendidikan
Pemerintah kolonial yang berinisiatif menyelenggarakan pendidikan berpola barat di Indonesia yaitu Portugis dan Belanda. Pemerintah kolonial sengaja menerapkan prinsip dualisme dalam sistem pendidikan di tanah jajahan, yaitu pendidikan bagi anak-anak kaum ningrat dan anak-anak dari masyarakat biasa.
Warisan kebijakan pendidikan kolonial yang masih diterapkan di Indonesia antara lain:
 a.  Pembagian jenjang pendidikan (pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi) dengan sistem klasikal.
b.   Pengaturan pelajaran melalui kurikulum.
c.   Pengenalan bermacam-macam ilmu pengetahuan seperti: ilmu alam, ilmu bumi, astronomi, filsafat dan, hukum).

3.   Bidang kesenian
Peninggalan kesenian pada masa kolonial meliputi: seni bangunan, seni musik, seni sastra, seni tari, seni rupa, dan seni film.

a.   Seni bangunan
Seni bangunan yang sampai saat ini masih dapat dimanfaatkan nilai guna dan nilai seninya seperti: gereja, benteng, sekolah, kantor, penjara, asrama, vila, kebun raya, jalan raya, jalan kereta api, waduk, dan sistem irigasi.

b.   Seni Musik
Jenis seni musik yang diperkenalkan bangsa Portugis dan masih disukai oleh bangsa Indonesia adalah musik keroncong.

c.   Seni sastra
Seni sastra mulai mendapat perhatian dari pemerintah kolonial sejak didirikannya kantor Voor de Volkslectuur (Komisi Bacaan Rakyat) pada tahun 1908 dan berubah menjadi Balai Pustaka pada tahun 1917. Sampai saat ini, Balai Pustaka banyak menerbitkan buku-buku bermutu bagi masyarakat Indonesia.

d.   Seni rupa dan seni film
Peninggalan seni rupa antara lain berupa patung atau relief Kristiani di gereja-gereja. Sedangkan seni film cerita yang pertama kali dibuat di Indonesia berjudul Loetoeng Kasaroeng yang dibuat tahun 1926 oleh Heuveldorp (orang Belanda) dan Krunger (orang Jerman).

e.   Seni Tari
Warisan seni tari yang ditinggalkan adalah seni tari dansa.
4.   Bidang Hukum
Tata hukum di Indonesia yang berlaku sekarang masih yang memakai warisan produk hukum Belanda. Walaupun dalam beberapa waktu telah terjadi perubahan, pencabutan, dan pengurangan yang disesuaikan dengan keadaan Indonesia.

Sumber hukum Belanda antara lain:
1.   Algemeen Bapalingen Van Wetgeving (Peraturan Umum Perundang-undangan).
2.   Staatbled Van Nederland Indie (Lembaran Negara Hindia Belanda).
3.   Burgerlijk Wetboek (Kitab UU Hukum Perdata).
5.   Sistem Pemerintahan
Pemerintahan kolonial Hindia Belanda meninggalkan sistem tata pemerintahan yang cukup baik sehingga dalam beberapa hal menjadi contoh bagi bangsa Indonesia. Sistem pemerintahan yang diwariskan tersebut bersumber pada ajaran Trias Politika (Montesquieu) yang membagi kekuasaan negara berdasarkan pada kekuasaan legislatif (pembuat UU), eksekutif (pelaksana UU), dan yudikatif (pengawas pelaksanaan UU).
Ajaran Trias Politika dalam pemerintahan Hindia Belanda adalah sebagai berikut:
a.   Pembentukan Volksraad (Dewan Perwakilan Rakyat).
b.   Penyusunan struktur pemerintahan sentralisasi, mulai dari gubernemen (pemerintah pusat), residential (karesidenan), abdeling (kabupaten), district (kawedanan), dan subdistrict (kecamatan).
c.   Pemberian nama jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan.
d.   Mendirikan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri.